 |
| Mobil Colt Diesel pengisian BBM Solar Subsidi secara berulang di SPBU 14.283.624 Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan, Rabu (07/08/2024). |
Beberapa kendaraan dump truk terpantau antri dan kembali lagi untuk mengisi bahan bakar. Aktivitas ini diduga merupakan praktik pengisian BBM bersubsidi secara berlebihan, yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Pengisian bahan bakar secara berulang-ulang ini menarik perhatian karena diduga melanggar ketentuan yang berlaku mengenai kuota BBM bersubsidi. Peristiwa ini juga memicu keresahan masyarakat. Salah satu pengemudi mobil roda empat tidak mau disebutkan namanya, menyampaikan keluhannya kepada awak media. Ia melihat adanya potensi penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Seringkali disini antrian panjang terjadi, mobil-mobil damp truk itu berulang-ulang melakukan pengisian BBM di jalur pompa tengah, awalnya mereka antrian di deretan pompa sebelah kiri dari pintu masuk, kemudian setelah keluar langsung ikut antrian lagi dari belakang dan mengambil jalur sebelah kanan pompa. Anehnya, belum lama ini kejadian yang sama terjadi dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan saya baca beritanya. Ya kadang nanti ketika wartawan tampak di lokasi mobil-mobil truk tersebut segera meninggalkan SPBU dan situasi menjadi sepi seiring waktu sampai dini hari," ungkapnya.
Masyarakat setempat berharap agar aparat penegak hukum (APH) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan ini. Mereka mendesak agar regulasi terkait distribusi BBM bersubsidi diperketat dan diawasi secara ketat di lapangan.
Koordinasi antara APH dan BPH Migas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dijalankan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran juga perlu dilakukan agar memberikan efek jera.
Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif di lapangan akan memastikan bahwa BBM bersubsidi dapat disalurkan kepada yang berhak dan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga BBM bagi masyarakat luas.
Sebagai langkah awal, pemerintah dan instansi terkait dapat memperketat prosedur pengisian BBM di SPBU, termasuk melalui penerapan sistem digitalisasi dan pengawasan CCTV. Dengan demikian, upaya penyelewengan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam menjaga keadilan dan transparansi distribusi BBM bersubsidi. Dukungan dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa subsidi yang ada dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pewarta : IUS
Social Header